Din : Pemerintah Lambat Tangani Konflik Polri-KPK


Yogyakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin menilai pemerintah dalam menyelesaian konflik KPK-Polri sangat lambat sehingga masalah berlarut-larut. Apabila kasus ini dibiarkan tanpa ada penyelesaian dikhawatirkan akan menghancurkan bangsa dan negara ini.

"Penyelesaiannya muter-muter dari presiden hingga ada tim 8, tim khusus dan sebagainya. Ini sebuah sikap yang sangat lambat. Saya pribadi tidak setuju dan ini sangat panjang," kata Din Syamsuddin menjawab pertanyaan wartawan seusai acara refleksi milad Satu Abad Muhammadiyah di kantor Jalan Cik Ditiro, Yogyakarta, Senin (23/11/2009).

Din mengatakan kasus konflik KPK dan Polri menunjukkan bila penegakan hukum di Indonesia sangat buruk dan amburadul. Hal ini juga menunjukkan sebuah puncak gunung es yang kurang terlihat dan tersentuh oleh para pimpinan nasional negeri ini.

"Ini adalah harga yang mahal karenanya kasus ini harus dilanjutkanhingga tuntas termasuk dibukanya kasus Bank Century," ungkap dia.

Menurut dia tidak ada alasan lagi bagi DPR untuk tidak melanjutkan hak angket dan kasus Bank Century harus diselesaikan hingga tuntas. Sebab bila tidak selesai akan menimbulkan pertanyaan besar oleh rakyat. "Ada apa dibalik ini semuanya," katanya.

Din menilai rekomendasi yang dihasil Tim 8 juga sangatlah baik dan rasional. Dengan demikian seyogyanya presiden mempertimbangkan, memperhatikan dan menerapkannya. Meski demikian hal itu adalah hak sepenuhnya ditangan presiden.

"Kalau itu diabaikan berarti nasib tim 8 itu tidak ada apa-apanya. Sama seperti nasib tim khusus mengenai STPDN yang diketuai Prof Dr Ryas Rasyid waktu itu. Hanya basa-basi, setengah hati atau tebang pilih. Kasus rekaman itu saja sudah jelas nama presiden dicatut Anggodo, kenapa tidak ditangkap," pungkas Din.

Jangan lupa tinggalin komentar yah, semoga artikel Din : Pemerintah Lambat Tangani Konflik Polri-KPK bermanfaat.

0 komentar:

Posting Komentar