Din : Kita Butuh Kenyataan Bukan Pernyataan


Yogyakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, HM Din Syamsuddin mengaku kecewa dengan pernyataan presiden SBY. Sebab pernyataan itu tidak secara substantif dan komprehensif memperhatikan rekomendasi Tim 8 untuk melakukan reformasi di jajaran kepolisian dan kejaksaan agung.

"Saya pribadi kecewa dengan pernyataan itu," kata Din kepada wartawan seusai menghadiri acara milad Satu Abad Muhammadiyah di Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Rabu (25/11/2009) bertepatan dengan 8 Dzulhijah 1430 H.

Din mengatakan kalau presiden akan melakukan reposisi terbatas, hal itu tidak banyak pengaruhnya bila hal-hal mendasar atau sistem di dua kelembagaan itu tidak dibenahi atau diperbaiki.

Selain kasus Bibit-Chandra, Din juga menyoroti kasus Bank Century. Apabila presiden memilih melakukan win-win solution, hal itu juga dianggap tidak tegas. "Seharusnya presiden memilih diantara dua hal, lanjutkan atau hentikan," katanya.

Menurut dia, cara yang ditempuh presiden untuk menyelesaikan dengan cara setlement out of court, hal itu juga menimbulkan prokontra dan multi tafsir. Kenyataannya sampai saat itu kontroversi tersebut masih terus berlanjut.

"Itu yang kita sayangkan. Presiden punya peluang itu tapi sayangnya keputusan yang diambil masih mengambang," katanya.

Din menegaskan yang diperlukan sekarang ini dari preesiden adalah kenyataan bukan pernyataan. Realisasainya bagaimana, apa yang diungkapkan dengan kenyataan di lapangan. Sebab Presiden SBY diberi mandat untuk memberantas mafia peradilan. Namun hal itu tidak jadi kenyataan.

"Buktinya Anggodo juga masih bebas padahal ada indikasi suap dan melanggar. Nama presiden juga dicatut, mengapa masih bebas," ungkapnya.

Din juga setuju dengan adanya hak angket di DPR untuk melihat aliran dana kasus Century. Oleh karena itu presiden juga harus mendorong hak angket di DPR. "Namun hak angket itu hanya basa-basi saja, dimentahkan atau dimandulkan dan apa betul ada aliran dana Century," katanya.

Selain hak angket kata Din, saat ini pemerintah perlu menerbitkan Perppu untuk melihat hasil investigasi PPATK. Ini perlu dilakukan untuk mengetahui aliran dana tersebut. "Sekarang ini belum cukup dengan pernyataan presiden saja," pungkas Din.

Jangan lupa tinggalin komentar yah, semoga artikel Din : Kita Butuh Kenyataan Bukan Pernyataan bermanfaat.

0 komentar:

Posting Komentar