Jelang Musda, Bursa Ketua Golkar DIY Memanas


Yogyakarta - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan menggelar musyawarah daerah (musda). Beberapa bakal calon akan bersaing memperebutkan kursi ketua DPD I Golkar DIY.

Musda VIII Partai Golkar DIY akan digelar pada hari Senin 30 November hingga 1 Desember 2009. Ketua Umum DPP Golkar, Aburizal Bakrie akan datang sendiri untuk memimpin musda tersebut.

Bursa untuk menduduki jabatan ketua DPD Golkar DIY inipun mulai memanas. Beberapa calon mulai bergerilya di kabupaten/kota se DIY dan ormas pendukungan Golkar untuk mendapatkan dukungan.

"Saat ini calon-calon yang mau maju sudah ada. Ada tiga, empat atau bisa lebih dari lima calon. Yang penting kalau mau maju harus siap menang dan siap kalah," kata Ketua DPD I Golkar DIY, Gandung Pardiman kepada wartawan di kantor Jl Sudirman, Sabtu (28/11/2009

Menurut Gandung, jumlah pasti yang bakal maju baru diketahui saat pendaftaran dan pengembalian formulir calon saat musda yang sudah dilengkapi berbagai persyaratan. Namun secara resmi siapa saja yang bakal maju belum ada karena musda belum dimulai.

"Salah satu yang bakal maju adalah saya sendiri, Pak Rahmat Pribadi, Pak Wisnu sesepuh Golkar DIY dan Pak Janu Ismadi yang saat ini menjadi SC musda. Yang penting semua siap bersaing di musda nanti," katanya.

Gandung mengatakan dirinya bakal maju lagi mencalonkan diri setelah mendapatkan dukungan dari DPD II Golkar se DIY dan beberapa ormas pendukung. Sebanyak empat DPD II dan beberapa ormas pendukung seperti AMPI dan lain-lain juga sudah resmi menyatakan dukungan. Sedang jumlah yang boleh memilih sebanyak 9 suara.

"Itu yang sudah resmi. Hari ini deklarasi dukungan kepada saya juga sudah bertambah lagi. Calon lain ada Pak Rahmad," ungkap anggota DPR RI Komisi IX itu.

Dia menambahkan semula musda akan dilaksanakan tanggal 29-30 November, namun karena kesibukan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie, musda kemudian diundur satu hari menjadi tanggal 30 November hingga 1 Desember.

"Bila beliau tidak bisa hadir, bisa diwakilan dari salah satu pengurus DPP. Tunggu saja saat pendaftaran di musda resmi dibuka dan akan ketahuan siapa saja yang maju," kata Gandung.

Jangan lupa tinggalin komentar yah, semoga artikel Jelang Musda, Bursa Ketua Golkar DIY Memanas bermanfaat.

Din : Kita Butuh Kenyataan Bukan Pernyataan


Yogyakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, HM Din Syamsuddin mengaku kecewa dengan pernyataan presiden SBY. Sebab pernyataan itu tidak secara substantif dan komprehensif memperhatikan rekomendasi Tim 8 untuk melakukan reformasi di jajaran kepolisian dan kejaksaan agung.

"Saya pribadi kecewa dengan pernyataan itu," kata Din kepada wartawan seusai menghadiri acara milad Satu Abad Muhammadiyah di Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Rabu (25/11/2009) bertepatan dengan 8 Dzulhijah 1430 H.

Din mengatakan kalau presiden akan melakukan reposisi terbatas, hal itu tidak banyak pengaruhnya bila hal-hal mendasar atau sistem di dua kelembagaan itu tidak dibenahi atau diperbaiki.

Selain kasus Bibit-Chandra, Din juga menyoroti kasus Bank Century. Apabila presiden memilih melakukan win-win solution, hal itu juga dianggap tidak tegas. "Seharusnya presiden memilih diantara dua hal, lanjutkan atau hentikan," katanya.

Menurut dia, cara yang ditempuh presiden untuk menyelesaikan dengan cara setlement out of court, hal itu juga menimbulkan prokontra dan multi tafsir. Kenyataannya sampai saat itu kontroversi tersebut masih terus berlanjut.

"Itu yang kita sayangkan. Presiden punya peluang itu tapi sayangnya keputusan yang diambil masih mengambang," katanya.

Din menegaskan yang diperlukan sekarang ini dari preesiden adalah kenyataan bukan pernyataan. Realisasainya bagaimana, apa yang diungkapkan dengan kenyataan di lapangan. Sebab Presiden SBY diberi mandat untuk memberantas mafia peradilan. Namun hal itu tidak jadi kenyataan.

"Buktinya Anggodo juga masih bebas padahal ada indikasi suap dan melanggar. Nama presiden juga dicatut, mengapa masih bebas," ungkapnya.

Din juga setuju dengan adanya hak angket di DPR untuk melihat aliran dana kasus Century. Oleh karena itu presiden juga harus mendorong hak angket di DPR. "Namun hak angket itu hanya basa-basi saja, dimentahkan atau dimandulkan dan apa betul ada aliran dana Century," katanya.

Selain hak angket kata Din, saat ini pemerintah perlu menerbitkan Perppu untuk melihat hasil investigasi PPATK. Ini perlu dilakukan untuk mengetahui aliran dana tersebut. "Sekarang ini belum cukup dengan pernyataan presiden saja," pungkas Din.

Jangan lupa tinggalin komentar yah, semoga artikel Din : Kita Butuh Kenyataan Bukan Pernyataan bermanfaat.

Din : Pemerintah Lambat Tangani Konflik Polri-KPK


Yogyakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin menilai pemerintah dalam menyelesaian konflik KPK-Polri sangat lambat sehingga masalah berlarut-larut. Apabila kasus ini dibiarkan tanpa ada penyelesaian dikhawatirkan akan menghancurkan bangsa dan negara ini.

"Penyelesaiannya muter-muter dari presiden hingga ada tim 8, tim khusus dan sebagainya. Ini sebuah sikap yang sangat lambat. Saya pribadi tidak setuju dan ini sangat panjang," kata Din Syamsuddin menjawab pertanyaan wartawan seusai acara refleksi milad Satu Abad Muhammadiyah di kantor Jalan Cik Ditiro, Yogyakarta, Senin (23/11/2009).

Din mengatakan kasus konflik KPK dan Polri menunjukkan bila penegakan hukum di Indonesia sangat buruk dan amburadul. Hal ini juga menunjukkan sebuah puncak gunung es yang kurang terlihat dan tersentuh oleh para pimpinan nasional negeri ini.

"Ini adalah harga yang mahal karenanya kasus ini harus dilanjutkanhingga tuntas termasuk dibukanya kasus Bank Century," ungkap dia.

Menurut dia tidak ada alasan lagi bagi DPR untuk tidak melanjutkan hak angket dan kasus Bank Century harus diselesaikan hingga tuntas. Sebab bila tidak selesai akan menimbulkan pertanyaan besar oleh rakyat. "Ada apa dibalik ini semuanya," katanya.

Din menilai rekomendasi yang dihasil Tim 8 juga sangatlah baik dan rasional. Dengan demikian seyogyanya presiden mempertimbangkan, memperhatikan dan menerapkannya. Meski demikian hal itu adalah hak sepenuhnya ditangan presiden.

"Kalau itu diabaikan berarti nasib tim 8 itu tidak ada apa-apanya. Sama seperti nasib tim khusus mengenai STPDN yang diketuai Prof Dr Ryas Rasyid waktu itu. Hanya basa-basi, setengah hati atau tebang pilih. Kasus rekaman itu saja sudah jelas nama presiden dicatut Anggodo, kenapa tidak ditangkap," pungkas Din.

Jangan lupa tinggalin komentar yah, semoga artikel Din : Pemerintah Lambat Tangani Konflik Polri-KPK bermanfaat.

Privacy Policy

Privacy Policy for buku-pidan.blogspot.com/

If you require any more information or have any questions about our privacy policy, please feel free to contact us by email at suhartililik4@gmail.com.

At buku-pidan.blogspot.com/, the privacy of our visitors is of extreme importance to us. This privacy policy document outlines the types of personal information is received and collected by buku-pidan.blogspot.com/ and how it is used.

Log Files
Like many other Web sites, buku-pidan.blogspot.com/ makes use of log files. The information inside the log files includes internet protocol ( IP ) addresses, type of browser, Internet Service Provider ( ISP ), date/time stamp, referring/exit pages, and number of clicks to analyze trends, administer the site, track user’s movement around the site, and gather demographic information. IP addresses, and other such information are not linked to any information that is personally identifiable.

Cookies and Web Beacons
buku-pidan.blogspot.com/ does use cookies to store information about visitors preferences, record user-specific information on which pages the user access or visit, customize Web page content based on visitors browser type or other information that the visitor sends via their browser.

DoubleClick DART Cookie
.:: Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on buku-pidan.blogspot.com/.
.:: Google's use of the DART cookie enables it to serve ads to users based on their visit to buku-pidan.blogspot.com/ and other sites on the Internet.
.:: Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy at the following URL - http://www.google.com/privacy_ads.html

Some of our advertising partners may use cookies and web beacons on our site. Our advertising partners include ....
Google Adsense


These third-party ad servers or ad networks use technology to the advertisements and links that appear on buku-pidan.blogspot.com/ send directly to your browsers. They automatically receive your IP address when this occurs. Other technologies ( such as cookies, JavaScript, or Web Beacons ) may also be used by the third-party ad networks to measure the effectiveness of their advertisements and / or to personalize the advertising content that you see.

buku-pidan.blogspot.com/ has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

You should consult the respective privacy policies of these third-party ad servers for more detailed information on their practices as well as for instructions about how to opt-out of certain practices. buku-pidan.blogspot.com/'s privacy policy does not apply to, and we cannot control the activities of, such other advertisers or web sites.

If you wish to disable cookies, you may do so through your individual browser options. More detailed information about cookie management with specific web browsers can be found at the browsers' respective websites.